Tim Kuasa Hukum Minta Dugaan Penghilangan Plang Advokasi, Intimidasi, dan Penyalahgunaan Atribut Organisasi Diusut Tuntas
SUBANG | BNN – BERITA NASIONAL NUSANTARA
Ketua Tim Kuasa Hukum, Dr. (c) TNI AD Purn. Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., mendesak aparat kepolisian dan instansi pemerintah terkait mengambil langkah tegas terhadap dugaan penguasaan lahan tanpa hak, intimidasi, serta perusakan dan penghilangan plang advokasi yang dialami kliennya, Hj. Surini beserta keluarga di wilayah Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pada Rabu (4/11/2026), Rikha menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk menjamin hak masyarakat atas keselamatan, tempat tinggal, harta benda, dan sumber penghidupan.
“Negara tidak boleh membiarkan warga menghadapi tekanan sendirian. Ketika tanah dan sumber penghidupan dipersoalkan dengan pengerahan massa atau intimidasi, aparat harus hadir, memeriksa bukti, mencegah tindakan melawan hukum, dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan,” tegas Rikha.
SERTIPIKAT HAK MILIK HARUS DIHORMATI
Dalam dokumen pengaduan, tim kuasa hukum menyebut terdapat dua bidang sawah yang tercatat atas nama Surini binti Rantam, masing-masing SHM Nomor 02047 seluas 3.462 meter persegi dan SHM Nomor 02218 seluas 6.843 meter persegi.
Rikha menjelaskan bahwa perlindungan hak milik telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengatur kedudukan hak milik atas tanah. Sementara Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menempatkan sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis sepanjang sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
“Tanah bersertipikat atas nama klien kami tidak boleh dikuasai secara fisik oleh siapa pun tanpa dasar hukum yang sah. Apabila ada keberatan mengenai kepemilikan atau harta bersama, silakan buktikan melalui proses hukum. Jangan mengganti pembuktian dengan tekanan,” ujarnya.
Tim kuasa hukum juga merujuk Pasal 2 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 mengenai larangan pemakaian tanah tanpa izin pihak yang berhak atau kuasanya yang sah.
Adapun lahan empang atau tambak yang disebut berada dalam penggarapan keluarga berdasarkan dokumen Perhutani diminta diperiksa secara tersendiri karena memiliki dasar penguasaan yang berbeda dengan kepemilikan tanah berdasarkan SHM.
ATRIBUT ORMAS BUKAN KEWENANGAN EKSEKUSI
Persoalan lain yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang disebut mengatasnamakan Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Subang.
Tim mempersoalkan penggunaan atribut organisasi dan spanduk yang merujuk perkara perceraian Nomor 1591/Pdt.G/2026/PA.Sbg.
Menurut uraian pengaduan, putusan perkara yang dirujuk tersebut tidak memuat perintah eksekusi maupun pengosongan tanah.
“Mencantumkan nomor perkara tidak melahirkan kewenangan untuk menguasai lahan. Surat kuasa juga tidak memberikan hak kepada penerimanya untuk menggunakan intimidasi atau melakukan tindakan di luar hukum,” tegas Rikha.
Ia juga mengingatkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2017.
Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi ormas melakukan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan sosial, maupun menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan penegak hukum.
Rikha meminta Kesbangpol dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan atribut organisasi serta memastikan status hukum dan hubungan kepengurusan cabang dengan organisasi induknya.
“Atribut organisasi bukan kekebalan hukum. Jangan sampai nama organisasi digunakan untuk menekan warga, sementara pertanggungjawaban atas tindakannya dihindari,” katanya.
DUGAAN PENGHILANGAN PLANG ADVOKASI DIMINTA DIUSUT
Melalui surat Nomor 201/RPSlaw/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026, tim kuasa hukum meminta jajaran kepolisian mengusut dugaan perusakan dan penghilangan plang advokasi.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa awalnya terdapat enam plang yang dipasang di area sawah dan empang atau tambak. Sebagian plang di area sawah disebut telah dipasang kembali, sedangkan empat plang di area empang atau tambak dilaporkan tidak ditemukan dan hanya menyisakan penyangga bambu.
Tim meminta penyidik memeriksa saksi, dokumentasi pemasangan, kondisi barang, waktu kejadian, serta pihak yang diduga memindahkan atau menghilangkan plang tersebut.
Dugaan perbuatan itu juga diminta diperiksa berdasarkan ketentuan pidana yang relevan, termasuk Pasal 521 KUHP, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
“Perselisihan tanah tidak memberikan kebebasan kepada siapa pun untuk merusak barang milik orang lain. Kami meminta semuanya diperiksa secara objektif, baik pihak yang memasang plang maupun pihak yang diduga menghilangkannya,” ungkap Rikha.
TUNTUTAN RP1,5 MILIAR JUGA DIMINTA DIPERIKSA
Tim kuasa hukum turut menyoroti somasi yang menurut dokumen pengaduan memuat tuntutan pembayaran sebesar Rp1,5 miliar, penyerahan dokumen aset, serta tenggat waktu tiga hari.
Rikha meminta aparat memeriksa isi somasi tersebut secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan dugaan tindakan di lapangan.
Ia menyebut Pasal 482 KUHP sebagai salah satu ketentuan yang perlu dikaji apabila terdapat dugaan pemerasan, dengan tetap memperhatikan seluruh unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.
“Tuntutan pembayaran tidak otomatis merupakan pemerasan. Namun, apabila ditemukan bukti adanya pemaksaan atau ancaman yang memenuhi unsur pidana, kami meminta aparat bertindak sesuai hukum,” tegasnya.
LIMA TUNTUTAN KEPADA APARAT DAN PEMERINTAH
Melalui pengaduan kepolisian dan pengaduan kelembagaan Nomor 342/ADV-RPS/LPK/X/2026, tim kuasa hukum menyampaikan lima permintaan utama:
Memberikan perlindungan kepada keluarga, saksi, dan tim advokasi dari ancaman maupun intimidasi.
Melakukan pemeriksaan lokasi dan mengamankan barang bukti untuk mencegah hilangnya bukti serta konflik lanjutan.
Mengusut setiap dugaan perbuatan secara terpisah, termasuk dugaan penguasaan lahan, penghilangan plang, dan pemaksaan.
Melakukan evaluasi terhadap dugaan penyalahgunaan atribut serta kelembagaan organisasi kemasyarakatan.
Memberikan informasi perkembangan penanganan perkara secara berkala kepada pelapor atau kuasa hukumnya.
Dokumen tim kuasa hukum juga merujuk Laporan Polisi Nomor LP/B/1962/X/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 16 Oktober 2026 terkait dugaan penyerobotan tanah. Nomor laporan tersebut secara khusus tidak dinyatakan sebagai bukti penerimaan laporan terpisah mengenai dugaan penghilangan plang.
PENEGAKAN HUKUM HARUS BERJALAN OBJEKTIF
Rikha menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meminta agar pihak-pihak yang diadukan diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sesuai prosedur.
“Premanisme, termasuk apabila ada pihak yang berlindung di balik seragam atau atribut organisasi untuk melakukan tindakan melawan hukum, harus ditangani melalui penegakan hukum. Masyarakat berhak merasa aman di tanah dan rumahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pertanggungjawaban hukum harus diarahkan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, bukan digeneralisasi kepada seluruh anggota organisasi hanya karena kesamaan atribut.
“Kami tidak akan berhenti mengawal hak klien. Ketegasan harus berjalan bersama pembuktian, dan perlindungan masyarakat harus menjadi tindakan nyata,” pungkas Rikha.( RED)
