Temuan Ombudsman soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Rekaman Persidangan di PTUN Jakarta Jadi Sorotan, Prosedur Klarifikasi Dipertanyakan
JAKARTA | 2 NOVEMBER 2026 – Lembaga yang mengemban mandat perlindungan hak asasi manusia (HAM) seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung tinggi keadilan, kecermatan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika proses penerbitan rekomendasi lembaga tersebut justru menjadi objek sengketa hukum dan dipersoalkan melalui hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia?
Persoalan ini kini menjadi perhatian dalam persidangan perkara Nomor 248/G/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang menguji Surat Rekomendasi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Nomor 087/KNAKTP/Pemantauan/Surat Rekomendasi/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023.
Salah satu poin krusial dalam perkara tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Republik Indonesia Nomor Register 0512/LM/IV/2025/JKT tertanggal 22 Juni 2026.
Dalam hasil pemeriksaannya, Ombudsman menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) oleh Komnas Perempuan terkait substansi surat rekomendasi tersebut.
Temuan ini menjadi salah satu materi penting yang dipersoalkan dalam proses hukum. Sebab, penggunaan kewenangan oleh lembaga yang menjalankan fungsi publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi dasar hukum, prosedur, kecermatan maupun substansi tindakan yang diterbitkan.
Kuasa hukum Penggugat, Dr(c) Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM, menegaskan bahwa mandat perlindungan HAM tidak boleh dipahami sebagai kewenangan tanpa batas yang terbebas dari pengawasan dan pengujian hukum.
“Mandat perlindungan HAM bukan cek kosong. Lembaga yang meminta publik menghormati mandatnya juga harus bersedia mempertanggungjawabkan bagaimana mandat itu digunakan. Kredibilitas tidak dibangun hanya dari nama besar atau tujuan mulia, melainkan dari integritas prosedur, kecermatan, keterbukaan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan,” tegas Rikha.
REKAMAN PERTEMUAN DI HADAPAN HAKIM, PROSES KLARIFIKASI DIPERTANYAKAN
Persidangan semakin mendapat perhatian ketika rekaman pertemuan antara Frizon Parsaoran Sitanggang dan Komnas Perempuan yang difasilitasi Ombudsman pada 26 Agustus 2025 diperdengarkan di hadapan Majelis Hakim.
Rekaman berdurasi lebih dari satu jam tersebut memuat keterangan sejumlah perwakilan Komnas Perempuan.
Salah satu bagian yang menjadi sorotan terdapat sekitar menit ke-23. Dalam rekaman tersebut, Sundari, Komisioner Komnas Perempuan yang hadir dalam pertemuan, menyampaikan bahwa Komnas Perempuan tidak melakukan klarifikasi sebagaimana proses yang dilakukan penyidik dan tidak meminta informasi secara khusus kepada Frizon sebagai pihak yang dilaporkan.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai standar kecermatan dan proses verifikasi informasi sebelum rekomendasi diterbitkan.
Bagaimana informasi mengenai seseorang dihimpun dan diuji apabila pihak yang bersangkutan tidak dimintai keterangan secara khusus? Dari mana sumber informasi diperoleh? Bagaimana akurasi informasi dipastikan? Dan bagaimana lembaga menjamin bahwa rekomendasi yang diterbitkan tidak melampaui informasi yang telah diverifikasi?
Rikha menegaskan bahwa pihak Penggugat tidak sedang menuntut Komnas Perempuan menjalankan fungsi penyidikan pidana. Pokok persoalannya adalah standar kecermatan administrasi, kualitas verifikasi, serta pertanggungjawaban terhadap informasi yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi.
“Tidak harus menjadi penyidik untuk memahami bahwa informasi perlu diuji sebelum dijadikan dasar pernyataan resmi. Justru ketika sebuah lembaga tidak menjalankan fungsi penyidikan, kehati-hatian dalam membedakan laporan, keterangan, hasil verifikasi, dan fakta yang telah terbukti menjadi semakin penting,” ujarnya.
TEMUAN OMBUDSMAN, PENGGUNAAN KEWENANGAN HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, penggunaan kewenangan harus tetap berada dalam batas dasar hukum dan tujuan pemberiannya.
Prinsip tersebut berkaitan dengan konsep ultra vires, yakni tindakan penggunaan kewenangan yang melampaui atau menyimpang dari batas kewenangan yang diberikan.
Menurut Rikha, mandat pemantauan dan pemberian rekomendasi tidak serta-merta menjadikan seluruh tindakan konkret suatu lembaga terbebas dari pengujian hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa LHP Ombudsman bukan putusan PTUN dan tidak otomatis membatalkan surat rekomendasi yang disengketakan. Namun, temuan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang merupakan hasil pemeriksaan resmi yang relevan untuk dipertimbangkan Majelis Hakim.
“Jika Ombudsman telah menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pertanyaan berikutnya tidak boleh dihindari: apa yang menjadi dasar tindakan tersebut, bagaimana kewenangan digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas substansi rekomendasi? Mandat kelembagaan tidak boleh dijadikan tameng dari pertanyaan-pertanyaan itu,” tegas Rikha.
PENELITIAN RCRPM: KEPENTINGAN TERBAIK ANAK HARUS BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI
Perkara ini juga memiliki dimensi perlindungan anak dan hubungan anak dengan orang tua.
Perspektif tersebut dibahas dalam penelitian hukum berjudul “Reconstructing Child–Parent Relationship Protection in Indonesia: A Legal Framework for the Rapid Child Relationship Protection Model (RCRPM)”, yang ditulis Frizon Parsaoran Sitanggang, Rikha Permatasari, dan Aldoni Boy Kussoy.
Artikel tersebut diterbitkan dalam Celebes Journal of Community Services, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026, dengan DOI 10.37531/celeb.v5i2.4167.
Penelitian hukum normatif tersebut menawarkan konsep Rapid Child Relationship Protection Model (RCRPM), yaitu kerangka perlindungan hubungan anak dan orang tua melalui enam tahapan:
Identifikasi dini.
Penilaian multidisipliner.
Langkah perlindungan segera.
Pemulihan hubungan.
Tata kelola kelembagaan terpadu.
Pemantauan berkelanjutan.
Model tersebut menekankan pentingnya keselamatan anak, kepentingan terbaik anak, kecukupan bukti, keadilan prosedural, serta kompetensi setiap institusi sesuai batas kewenangannya.
Penelitian itu juga memperkenalkan konsep relational neglect sebagai perspektif analitis untuk membaca risiko ketika hubungan anak dengan orang tua yang aman dan bermanfaat tidak dipelihara atau difasilitasi secara tidak beralasan.
Namun, konsep tersebut bukan kategori pelanggaran hukum positif yang berdiri sendiri. Penelitian juga mengingatkan agar persoalan hubungan anak dan orang tua tidak secara otomatis diberi label parental alienation tanpa pemeriksaan fakta dan konteks.
Rikha menilai perlindungan perempuan dan perlindungan anak harus berjalan dengan tetap menghormati hak masing-masing pihak.
“Anak bukan objek konflik orang dewasa. Perlindungan terhadap perempuan harus dihormati, tetapi keselamatan dan kepentingan terbaik anak juga wajib menjadi pertimbangan utama. Penilaian harus berbasis fakta, konteks, dan bukti, bukan sekadar label atau asumsi,” ungkapnya.
Prinsip tersebut berkaitan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 9 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
KETERBUKAAN INFORMASI JUGA MENJADI PERSOALAN
Selain substansi rekomendasi dan proses klarifikasi, pihak Penggugat turut menyoroti Surat Komnas Perempuan Nomor 1957/MA.01.02/XI/2025 tertanggal 10 November 2025 perihal Surat Tanggapan Komnas Perempuan.
Menurut Penggugat, surat tersebut tidak pernah diterima secara langsung dan keberadaannya baru diketahui melalui komunikasi WhatsApp dengan Ombudsman.
Persoalan ini kemudian dikaitkan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 2 mengatur prinsip keterbukaan informasi publik, Pasal 4 mengatur hak masyarakat memperoleh informasi, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik menyediakan dan memberikan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rikha menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat.
“Lembaga yang menjalankan fungsi publik tidak cukup hanya meminta kepercayaan masyarakat. Lembaga juga harus menunjukkan bagaimana keputusan dan tindakannya dapat diuji. Apalagi ketika pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran negara,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa asas kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus menjadi pedoman dalam penggunaan kewenangan.
KREDIBILITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM MENJADI UJIAN PUBLIK
Rangkaian fakta dan dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan tersebut menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar sengketa satu surat rekomendasi.
Publik kini memiliki alasan untuk mempertanyakan bagaimana standar verifikasi informasi diterapkan, bagaimana prosedur klarifikasi dijalankan, serta bagaimana sebuah lembaga mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya.
Temuan Ombudsman, rekaman pertemuan, dan dokumen yang diajukan dalam persidangan menjadi materi yang patut diperiksa dan dinilai secara saksama oleh Majelis Hakim.
Meski demikian, perkara ini masih berada dalam proses pemeriksaan. Penilaian akhir mengenai keabsahan objek sengketa tetap menjadi kewenangan Majelis Hakim PTUN Jakarta.
Rikha menegaskan bahwa kritik terhadap proses administrasi bukanlah bentuk penolakan terhadap mandat perlindungan HAM. Sebaliknya, pengujian terhadap penggunaan kewenangan merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan tugasnya sesuai hukum.
“Kepercayaan publik tidak dapat diminta secara sepihak. Kredibilitas harus dibuktikan melalui tindakan yang transparan, prosedur yang dapat diuji, dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Lembaga yang membawa mandat perlindungan HAM seharusnya menjadi yang pertama menunjukkan standar tersebut,” pungkas Advokat Rikha Permatasari. ( RED )
