BANDUNG ,BNN – Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat yang akrab disapa Joker, menyoroti dinamika politik dan birokrasi di Kota Bandung yang dinilai semakin memanas. Ia mengajak seluruh pemimpin di Kota Bandung untuk mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kebersamaan demi menjaga kondusivitas serta kepentingan masyarakat.
“Masyarakat sudah lelah dan muak melihat panasnya gejolak politik yang terjadi saat ini. Sudah saatnya para pemimpin di Kota Bandung kembali ke khittah, yaitu saling menjaga keharmonisan. Rempug Jungkung Sauyunan, kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun pikeun ngabangun Kota Bandung,” ujar Rohimat dalam keterangannya.
Menurutnya, semangat persatuan harus menjadi landasan dalam mewujudkan Kota Bandung yang lebih baik. Sejalan dengan visi Bandung Utama, PMPR Indonesia mendorong penerapan lima nilai utama, yakni:
Humanis, mengutamakan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan.
Harmonis, menjaga kerukunan, saling menghormati, dan memperkuat kebersamaan.
Tanpa Konflik, menyelesaikan setiap perbedaan melalui musyawarah dan dialog.
Tanpa Kubu, mengedepankan persatuan tanpa membedakan golongan karena Bandung adalah milik bersama.
Untuk Kemajuan Bersama, membangun sinergi demi mewujudkan Bandung yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Rohimat juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan ego kepemimpinan dan intrik kekuasaan dapat menjadi penyebab kemunduran sebuah pemerintahan. Ia mencontohkan sejumlah kerajaan besar seperti Majapahit, Singasari, Samudra Pasai, hingga Kekaisaran Romawi dan Dinasti Yuan di Tiongkok yang, menurutnya, mengalami kemunduran akibat konflik internal dan kepentingan kekuasaan.
“Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin. Jangan sampai ego dan konflik internal menghambat jalannya pemerintahan. Bandung yang dinamis dan kondusif merupakan cerminan keberhasilan pemerintah itu sendiri,” katanya.
Selain menyoroti stabilitas politik, Rohimat juga menyampaikan harapan kepada aparat penegak hukum (APH) agar tetap menjunjung tinggi objektivitas dalam menjalankan tugas.
“Kami meminta kepada APH agar memberikan kesempatan kepada para pemimpin daerah maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk membuktikan integritas dan kinerja mereka. Biarkan mereka fokus bekerja, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Bandung,” ujarnya.
Melalui gerakan moral “Sauyunan Sahate, Bandung Juara!”, PMPR Indonesia berharap Kota Bandung dapat kembali menjadi kota yang damai, nyaman, serta terbebas dari konflik yang tidak produktif.
“Kota Bandung memiliki potensi besar dan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, intrik dan ego sektoral tidak selayaknya menjadi wajah utama Pemerintah Kota Bandung. Yang dibutuhkan adalah persatuan, kolaborasi, dan semangat membangun demi kepentingan masyarakat,” tutup Rohimat.
Redaksi BNN
