Karawang – BNN – Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, fungsi dan kewenangan BPD perlu dipahami secara benar agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
BPD bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta sejumlah uang atau dana koordinasi kepada pelaksana kegiatan maupun kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pembangunan di desa, terlebih apabila proyek tersebut bersumber dari anggaran pemerintah.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Artinya, fungsi pengawasan BPD harus dijalankan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan dijadikan alasan untuk meminta uang kepada pihak pelaksana pembangunan.
Pengawasan Bukan Berarti Meminta Imbalan
Dalam pelaksanaan pembangunan desa, BPD memang mempunyai ruang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pengawasan tersebut meliputi perhatian terhadap kualitas pekerjaan, kesesuaian volume kegiatan, transparansi anggaran, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Namun, apabila terdapat dugaan permintaan dana koordinasi kepada pelaksana proyek, hal tersebut patut dipertanyakan dasar hukum, tujuan, serta pertanggungjawabannya.
Sebab, setiap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan desa harus memiliki dasar yang jelas, tercantum dalam perencanaan dan penganggaran yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada pungutan atau permintaan uang yang hanya didasarkan pada jabatan, kedudukan, maupun alasan koordinasi tanpa dasar hukum yang jelas.
Masyarakat Berhak Meminta Transparansi
Pembangunan desa yang menggunakan anggaran pemerintah pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Karena itu, apabila benar terdapat permintaan dana koordinasi dari oknum yang mengatasnamakan BPD kepada pelaksana proyek, perlu dilakukan klarifikasi secara terbuka.
Apakah permintaan tersebut memiliki dasar hukum? Apakah masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa? Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga BPD secara keseluruhan.
BPD seharusnya menjadi mitra pemerintah desa sekaligus penyambung aspirasi masyarakat, bukan pihak yang justru menimbulkan beban tambahan bagi pelaksana pembangunan.
Jangan Sampai Fungsi Pengawasan Berubah Menjadi Beban
Pembangunan desa membutuhkan pengawasan yang objektif, profesional, dan transparan. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, BPD dapat menyampaikan hasil pengawasannya melalui mekanisme yang berlaku.
Namun, pengawasan tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi ataupun permintaan imbalan.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran pembangunan digunakan, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan.
Sebab, jabatan BPD merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ingat, BPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa, bukan untuk meminta dana koordinasi kepada pelaksana proyek tanpa dasar hukum yang sah. ( Dedi Mk)
