Tim kuasa hukum mendesak pendampingan berkelanjutan serta meminta aparat kepolisian mengusut dugaan ancaman dan teror berulang yang diduga melibatkan oknum yang mengatasnamakan Ormas LMP Subang.
SUBANG ,BLANAKAN – Ketua Tim Kuasa Hukum, Dr. (c) TNI AD (Purn.) Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menyampaikan apresiasi kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Subang serta Motekar atas respons cepat dalam memberikan pendampingan terhadap seorang perempuan dan seorang anak yang dilaporkan mengalami dugaan intimidasi, ancaman, dan teror berulang di wilayah Blanakan, Kabupaten Subang.
Apresiasi secara khusus disampaikan kepada Asep Asari dan Susi Sulastri dari UPTD PPA Kabupaten Subang serta Mumun Munawaroh dari Motekar yang telah turun langsung melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan dan pendampingan terhadap para korban.
Rikha menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata dalam memastikan perempuan dan anak memperoleh hak atas perlindungan, rasa aman, serta pemulihan psikologis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran UPTD PPA dan Motekar yang telah hadir langsung, mendengarkan, serta mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kami berharap pendampingan ini tidak berhenti pada asesmen awal, tetapi berlanjut sesuai kebutuhan perempuan dan anak yang kami dampingi,” tegas Rikha.
PEMULIHAN DAN PERLINDUNGAN MENJADI PRIORITAS
Menurut Rikha, penanganan terhadap perempuan dan anak yang menghadapi dugaan ancaman tidak cukup hanya melalui proses hukum. Aspek pemulihan psikologis, pendampingan psikososial, serta jaminan keamanan juga harus menjadi perhatian utama.
Tim kuasa hukum berkomitmen mengawal tindak lanjut asesmen agar kebutuhan pendampingan terpenuhi dan tidak terjadi intimidasi maupun ancaman susulan.
Identitas serta informasi pribadi pihak yang didampingi sengaja dirahasiakan demi menjaga keselamatan dan privasi mereka.
“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana mereka kembali merasa aman, mendapatkan pemulihan yang layak, dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa ketakutan,” ungkapnya.
Secara konstitusional, hak atas rasa aman dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sementara Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Selain itu, Pasal 59 ayat (2) huruf i dan Pasal 59A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, termasuk penanganan cepat dan pendampingan psikososial.
Perpres Nomor 55 Tahun 2024 juga menjadi landasan penguatan peran UPTD PPA dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.
MINTA APARAT KEPOLISIAN KAWAL DAN USUT DUGAAN ANCAMAN
Di sisi lain, tim kuasa hukum meminta Polres Subang memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan intimidasi, ancaman, dan teror berulang tersebut.
Rikha juga mendorong koordinasi antara aparat kepolisian dan UPTD PPA guna memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak tetap berjalan selama proses penanganan perkara.
Termasuk di dalamnya, pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang menurut keterangan yang diterima tim kuasa hukum mengatasnamakan Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Subang.
Namun demikian, identitas, afiliasi, serta peran masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Kami mengapresiasi langkah cepat UPTD PPA dan Motekar. Selanjutnya, kami berharap aparat kepolisian dapat mengusut setiap laporan secara profesional, memastikan tidak ada ancaman susulan, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkan perlindungan,” tegas Rikha.
Rikha menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar persoalan pendampingan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan hak asasi manusia, keselamatan, dan martabat setiap warga negara tetap dihormati. ( RED )
