KARAWANG, BNN – Ketua DPC LSM ELANG MAS Karawang, Fahmi Abdul Qodir, mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Karawang,Drs. Muhamad Syaefulloh, M.M. yang menyebut bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang berorientasi bisnis dan bukan untuk masyarakat.
Menurut Fahmi, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena BUMDes dibentuk menggunakan modal yang bersumber dari kekayaan desa yang pada prinsipnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap uang negara pada prinsipnya harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk BUMDes,” tegas Fahmi, Jumat (19/06/2026).
Fahmi menilai, jika BUMDes hanya dipandang sebagai entitas bisnis semata tanpa memperhatikan manfaat sosial bagi masyarakat desa, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat pembangunan desa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keberadaan BUMDes tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Pernyataan tersebut terkesan bertolak belakang dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan yang dikuasai negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Fahmi berharap Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PMD dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait fungsi dan tujuan BUMDes agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PMD Kabupaten Karawang belum memberikan tanggapan terkait pernyataan dan kritik yang disampaikan oleh Ketua DPC LSM ELANG MAS Karawang tersebut. ( RED ).
